Peradaban Journal of Religion and Society

Instrumentalizing Ta'abbudiyyah for Political Legitimacy

2026-07-28T15:16:36+07:00

Religious symbols increasingly play a significant role in constructing political legitimacy, yet limited attention has been given to the normative implications of the political instrumentalization of ta'abbudiyyah from the perspective of maqasid al-shari'ah. This article analyzes how ta'abbudiyyah, originally understood as sincere devotion to Allah, is transformed into a symbolic resource for political legitimacy and develops a maqasid al-shari'ah-based framework for evaluating this phenomenon. Employing a qualitative normative-conceptual approach based on library research, the study draws upon classical works of fiqh, usul al-fiqh, and maqasid al-shari'ah, complemented by contemporary literature on the sociology of religion and political legitimacy. The findings demonstrate that the political instrumentalization of ta'abbudiyyah operates through interconnected mechanisms of desacralization, the commodification of worship symbols, the naturalization of piety discourse, and the conversion of symbolic capital into political legitimacy. From the perspective of maqasid al-shari'ah, these mechanisms have the potential to undermine the preservation of religion (hifz al-din), intellect (hifz al-'aql), life (hifz al-nafs), and wealth (hifz al-mal), thereby supporting the preventive application of sadd al-dhara'i'. This study contributes to contemporary Islamic legal scholarship by proposing a normative analytical framework that distinguishes the legitimate role of religion in politics from the political instrumentalization of ta'abbudiyyah for image-building and political legitimacy.

Simbol-simbol keagamaan semakin memainkan peran penting dalam mengonstruksi legitimasi politik, namun perhatian terhadap implikasi normatif dari instrumentalisi politik ta’abbudiyyah dari perspektif maqasid al-shari’ah masih relatif terbatas. Artikel ini menganalisis bagaimana ta’abbudiyyah, yang pada mulanya dipahami sebagai pengabdian tulus kepada Allah, ditransformasikan menjadi sumber daya simbolis untuk legitimasi politik, sekaligus mengembangkan kerangka kerja berbasis maqasid al-shari’ah untuk mengevaluasi fenomena tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif-konseptual berbasis studi pustaka, penelitian ini mengandalkan karya-karya klasik fiqh, usul al-fiqh, dan maqasid al-shari’ah, yang dilengkapi dengan literatur kontemporer tentang sosiologi agama dan legitimasi politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa instrumentalisi politik ta’abbudiyyah bekerja melalui empat mekanisme yang saling terhubung: desakralisasi dan komodifikasi simbol-simbol ibadah, naturalisasi wacana kesalehan, serta konversi modal simbolis menjadi legitimasi politik. Dari perspektif maqasid al-shari’ah, mekanisme-mekanisme ini berisiko mengikis pemeliharaan agama (hifz al-din), akal (hifz al-'aql), jiwa (hifz al-nafs), dan harta (hifz al-mal), sehingga membenarkan penerapan prinsip pencegahan sadd al-dhara'i'. Studi ini berkontribusi pada kajian hukum Islam kontemporer dengan menawarkan kerangka kerja evaluatif yang membedakan antara keterlibatan agama yang autentik dalam politik dengan manipulasi instrumental ibadah untuk pencitraan politik.

Qur'anic Moral Education for Addressing Students' Moral Degradation in the Digital Era

2026-07-14T16:03:35+07:00

Students' moral degradation in the digital era has become an increasingly urgent educational issue, characterized by declining civility, weakened respect for parents and teachers, cyberbullying, excessive dependence on digital media, and diminished self-control. Although previous studies have discussed Islamic education, character formation, and Qur'anic moral values, limited attention has been given to explaining how Qur'anic moral education functions as an integrated pedagogical framework for addressing these challenges. This study aims to analyze the concept of moral education in the Qur'an through a thematic exegetical (tafsīr mawḍūʿī) approach, identify the forms of students' moral degradation in the digital era, and formulate a Qur'anic moral education framework for contemporary character education. This library research employs thematic Qur'anic exegesis focusing on Q. 31:12–19, supported by classical and contemporary Qur'anic commentaries and relevant scholarly literature. The findings culminate in an integrated Qur'anic moral education framework comprising tawḥīd, adab, spiritual formation, social and communication ethics, and educational methods based on exemplary conduct, moral exhortation, habituation, and supervision. These elements constitute an integrated pedagogical framework that strengthens students' internal moral regulation through God-consciousness (murāqabah), self-regulation, and ethical digital communication. This study contributes to thematic Qur'anic exegesis and Islamic education by providing a conceptual framework for character formation that is both theoretically grounded and relevant to the moral challenges of the digital era.

Degradasi moral peserta didik di era digital menjadi salah satu persoalan pendidikan yang semakin mendesak, ditandai dengan menurunnya kesantunan, berkurangnya penghormatan kepada orang tua dan guru, maraknya perundungan siber, ketergantungan berlebihan pada media digital, serta melemahnya pengendalian diri. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pendidikan Islam, pembentukan karakter, dan nilai-nilai moral Al-Qur'an, masih terbatas kajian yang menjelaskan bagaimana pendidikan moral Qur'ani berfungsi sebagai kerangka pedagogis terpadu untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pendidikan moral dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'i, mengidentifikasi bentuk-bentuk degradasi moral peserta didik di era digital, serta merumuskan kerangka pendidikan moral Qur'ani bagi pendidikan karakter kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode tafsir maudhu'i dengan fokus pada QS. Luqman [31]:12–19, didukung oleh kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan moral Qur'ani membentuk suatu kerangka pedagogis terpadu yang mencakup tauhid, adab kepada orang tua dan guru, pembinaan spiritual, etika sosial dan komunikasi, serta metode pendidikan melalui keteladanan, nasihat, pembiasaan, dan pengawasan. Kerangka tersebut memperkuat regulasi moral internal peserta didik melalui muraqabah, pengendalian diri, dan komunikasi digital yang beretika. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir tematik dan pendidikan Islam dengan menawarkan kerangka konseptual pendidikan moral Qur'ani yang relevan bagi pembentukan karakter peserta didik di era digital.

Faith-Based Health Communication in Public Health Crises

2026-07-28T15:09:41+07:00

Faith-based health communication has become an important component of public health responses, yet evidence remains fragmented across religious actors, message strategies, communication channels, and implementation contexts. This scoping review mapped the literature to identify recurring communication functions, evidence gaps, and implications for future public health crises. Scopus and Web of Science were searched for studies published between 2021 and 2026. Following screening and eligibility assessment, 40 studies were synthesized using the Population–Concept–Context framework. Although the evidence was drawn primarily from COVID-19 research, the pandemic was treated as an empirical case for understanding faith-based communication across public health crises. The review found that communication effectiveness depends on the interaction among legitimate authority, culturally meaningful translation of health messages, and the institutional capacity to support implementation, rather than on messenger credibility or communication channels alone. Building on these findings, the review advances an evidence-informed Authority–Translation–Capacity (ATC) analytical framework for interpreting faith-based health communication across diverse religious and institutional settings. The evidence base remains dominated by cross-sectional, qualitative, and descriptive studies, highlighting the need for comparative, longitudinal, and implementation-oriented research. The proposed framework offers a foundation for strengthening communication preparedness and engaging faith institutions as collaborative partners in future public health emergencies.

Komunikasi kesehatan berbasis agama telah menjadi komponen penting dalam respons kesehatan masyarakat, tetapi bukti yang tersedia masih terfragmentasi pada aktor keagamaan, strategi pesan, saluran komunikasi, dan konteks implementasi. Scoping review ini memetakan literatur untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi komunikasi yang berulang, kesenjangan bukti, serta implikasinya bagi penanganan krisis kesehatan masyarakat di masa depan. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Scopus dan Web of Science terhadap publikasi tahun 2021–2026. Setelah proses penyaringan dan penilaian kelayakan, sebanyak 40 studi disintesis menggunakan kerangka Population–Concept–Context (PCC). Meskipun bukti yang dianalisis terutama berasal dari penelitian selama pandemi COVID-19, pandemi tersebut diperlakukan sebagai kasus empiris untuk memahami komunikasi kesehatan berbasis agama dalam berbagai krisis kesehatan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kredibilitas komunikator atau saluran komunikasi, tetapi oleh interaksi antara otoritas yang sah, penerjemahan pesan kesehatan yang bermakna secara budaya, dan kapasitas kelembagaan untuk mendukung implementasi. Berdasarkan sintesis tersebut, kajian ini mengembangkan kerangka analitis Authority–Translation–Capacity (ATC) sebagai pendekatan untuk memahami komunikasi kesehatan berbasis agama dalam berbagai konteks keagamaan dan kelembagaan. Basis bukti yang tersedia masih didominasi oleh penelitian potong lintang, kualitatif, dan deskriptif, sehingga diperlukan penelitian komparatif, longitudinal, dan berorientasi implementasi. Kerangka ATC yang diusulkan memberikan landasan konseptual untuk memperkuat kesiapsiagaan komunikasi serta mendorong keterlibatan lembaga keagamaan sebagai mitra dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi kesehatan pada krisis kesehatan masyarakat di masa depan.

Conflict Resolution in Post-Conflict Maluku

2026-07-28T15:10:18+07:00

Sustainable conflict resolution in multicultural societies requires not only effective mechanisms for managing social tensions but also moral transformation capable of restoring fractured relationships. Although sociological and theological approaches to reconciliation have been widely discussed, their integration remains underexplored, particularly in the context of post-conflict Maluku. This study analyzes the relationship between Lewis Coser's safety valve theory and Pope Francis' theology of reconciliation and examines their relevance for conflict resolution in post-conflict Maluku. This study employs a qualitative library research design with a conceptual analysis approach. Primary sources include Lewis Coser's writings on conflict theory and Pope Francis' encyclical Fratelli Tutti, supported by scholarly literature on conflict resolution and the Maluku communal conflict. The findings reveal that safety valve mechanisms, including dialogue, customary institutions, and the leadership of religious and traditional authorities, play an important role in preventing the escalation of communal conflict. However, sustainable peace requires more than institutional conflict management. Pope Francis' emphasis on love, forgiveness, justice, and fraternity complements Coser's sociological perspective by providing the moral foundations necessary for enduring reconciliation. This study proposes an integrative socio-religious framework that combines structural conflict management with moral reconciliation, offering a conceptual contribution to conflict resolution and peacebuilding in multicultural societies.

Resolusi konflik yang berkelanjutan dalam masyarakat multikultural tidak hanya memerlukan mekanisme yang efektif untuk mengelola ketegangan sosial, tetapi juga transformasi moral yang mampu memulihkan hubungan antarmanusia yang retak. Meskipun pendekatan sosiologis dan teologis terhadap rekonsiliasi telah banyak dikaji, integrasi keduanya masih jarang dibahas, khususnya dalam konteks Maluku pascakonflik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara teori safety valve Lewis Coser dan teologi rekonsiliasi Paus Fransiskus serta mengkaji relevansinya bagi resolusi konflik di Maluku pascakonflik. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual. Sumber utama penelitian meliputi karya-karya Lewis Coser tentang teori konflik dan ensiklik Fratelli Tutti karya Paus Fransiskus, yang didukung oleh berbagai publikasi ilmiah mengenai resolusi konflik dan konflik komunal di Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme safety valve, seperti dialog, lembaga adat, serta kepemimpinan tokoh agama dan tokoh adat, berperan penting dalam mencegah eskalasi konflik komunal. Namun, perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui pengelolaan konflik secara institusional. Penekanan Paus Fransiskus pada kasih, pengampunan, keadilan, dan persaudaraan melengkapi perspektif sosiologis Lewis Coser dengan menyediakan landasan moral bagi rekonsiliasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan suatu kerangka konseptual sosio-religius yang mengintegrasikan pengelolaan konflik secara struktural dengan rekonsiliasi moral sebagai kontribusi konseptual bagi kajian resolusi konflik dan pembangunan perdamaian dalam masyarakat multikultural.