Contested Religious Authority and Political Representation

Pesantren and Nahdlatul Ulama in East Java’s 2024 Presidential Election

Abstract

Pesantren in East Java are embedded in extensive Nahdlatul Ulama (NU)-linked social and religious networks, yet shared religious affiliation does not necessarily produce a unified political position. This article examines how political actors invoked NU and pesantren affiliations and competed to claim representation of these communities in the run-up to Indonesia’s 2024 presidential election. It addresses a gap in studies that tend to examine kiai and pesantren networks primarily as channels of political influence, by focusing instead on the plurality of actors and the legitimacy claims they advanced. The study employs a qualitative documentary approach, drawing on national and NU media reports, official organizational statements, and relevant academic literature. Documents were selected according to their temporal relevance, connection to actors’ political positions, and traceability to original sources. Thematic analysis was used to identify the actors, representative claims, and sources of legitimacy underpinning them. The findings show that claims to represent NU and pesantren drew on different resources, including organizational positions, family genealogy, pesantren education, party affiliation, and personal reputation. PBNU’s declaration of organizational neutrality did not eliminate competing claims; these continued to emerge beyond the formal organizational structure. The article argues that pesantren-related politics is better understood through the contestation of representation among multiple sources of authority than through the assumption of a homogeneous electoral bloc. The analysis concerns documented elite positions and does not establish how these claims were received by pesantren communities or how their members voted.

Pesantren di Jawa Timur terhubung dengan jaringan sosial dan keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), tetapi kesamaan identitas keagamaan tidak selalu menghasilkan kesatuan orientasi politik. Artikel ini mengkaji bagaimana para aktor politik menggunakan afiliasi dengan NU dan pesantren serta bersaing mengajukan klaim representasi atas komunitas tersebut menjelang Pemilihan Presiden Indonesia 2024. Artikel ini mengisi celah dalam kajian yang cenderung menempatkan kiai dan jaringan pesantren sebagai saluran pengaruh politik, dengan memusatkan perhatian pada pluralitas aktor dan klaim legitimasi yang mereka ajukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen yang mencakup pemberitaan media nasional dan media NU, pernyataan resmi organisasi, serta literatur akademik yang relevan. Dokumen dipilih berdasarkan relevansi waktu, keterkaitan dengan posisi politik aktor, dan keterlacakan ke sumber aslinya. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi aktor, klaim representasi, dan sumber legitimasi yang mendasarinya. Temuan menunjukkan bahwa klaim representasi NU dan pesantren bertumpu pada sumber yang beragam, meliputi posisi organisasional, garis genealogis, pendidikan pesantren, afiliasi partai, dan reputasi personal. Penegasan netralitas organisasi oleh PBNU tidak menghentikan munculnya klaim-klaim lain di luar struktur formal organisasi. Artikel ini berargumen bahwa politik yang berkaitan dengan pesantren lebih tepat dipahami melalui kontestasi representasi di antara berbagai sumber otoritas daripada melalui asumsi tentang blok elektoral yang homogen. Analisis ini terbatas pada posisi elite yang terdokumentasi dan tidak membuktikan bagaimana klaim tersebut diterima oleh komunitas pesantren ataupun bagaimana pilihan politik anggotanya.